Tanpa pembahasan mendalam, pembentukan holding BUMN Migas bisa kontraproduktif dengan upaya pembenahan tata keloa migas yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Legislator asal Jawa Timur itu menuding bahwa penerbitan IUPK sementara hanya akal-akalan Pemerintah.

DPR Minta perusahaan tambang tembaga raksasa itu tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tidak membawa kasus itu ke Arbitrase Internasional.

Rencana poros baru masih belum jelas sehingga akan sulit mendapatkan restu dari para kiai.

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam menilai anggaran Kementerian Perindustrian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2,1 triliun merupakan sebuah bentuk ketidakadilan. 

Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya.